Senin, 31 Desember 2018

PRODUK UNDANG UNDANG KEHUTANAN

NAMA:NUR HIDAYAT
  NIM:171201173 
 KELAS: HUT 3 B

Assalamualaikum,Apa kabar para pembaca?.Oke,kali ini,saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan perundang-undangan di Bidang Kehutanan,mulai dari tingkat Desa,Kecamatan,Kabupaten/Kota,Provinsi,hingga Nasional.
Untuk yang pertama,saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Desa(Perdes) di Bidang Kehutanan. Yang pertama,saya akan menampilkan Peraturan Desa(Perdes) Desa Tambak,Kecamatan Kuala Cenaku,Kabupaten Indragiri Hulu,Provinsi Riau.Para pembaca,bisa klik link dibawah,untuk melihat Perdes tersebut
 http://perdes.pemdes.kemendagri.go.id/?go=peraturan.read&id=16630 Dari Perdes tersebut,bisa dilihat bahwa,Perdes tersebut mengatur tentang Sistem Pengelolaan Hutan di Desa Tambak.Dan tujuan dari Perdes itu dibuat karena untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui LPHD(Lembaga Pengelola Hutan Desa)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADesa) dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Selain itu,tujuan dibuatnya Perdes tersebut dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tambak di Sektor Kehutanan secara berkelanjutan.Dan pada Perdes yang dikeluarkan oleh Pemdes Desa Tambak tersebut terdiri dari 14 Pasal dan 9 Bab.
Perdes selanjutnya,akan saya tampilkan Perdes Desa Kwadungan,Kecamatan Kalikajar,Kabupaten Wonosobo.Para pembaca bisa klik link dibawah ini,untuk melihat isi dari Perdes tersebut http://blognyakwadungan.blogspot.com/2013/09/perdes-pemeliharaan-lingkungan-hidup.html Dari Perdes tersebut,bisa dilihat bahwa,Perdes tersebut mengatur tentang Pemeliharaan Hutan Desa dan Mata Air di Desa Kwadungan.Dan tujuan mengapa Perdes tersebut dibuat oleh Pemdes Desa Kwadungan adalah Pemeliharaan  Hutan Desa dan Mata Air Desa bertujuan untuk :
a.    menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup  dan kelestarian Hutan Desa;
b.   menjaga kelestarian fungsi Hutan Desa;
c.    menjaga kelestarian Mata Air Desa.
Pada Perdes Desa Kwadungan ini terdiri dari 9 pasal dan 8 Bab.
Perdes berikutnya,akan saya tampilkan Perdes Desa Labbo,Kabupaten Bantaeng.Para pembaca bisa klik link dibawah ini untuk melihat isi dari Perdes tersebut
https://www.cifdes.web.id/2016/07/download-peraturan-desa-tentang-hutan-desa.html
Perdes ini berisi tentang Hutan Desa,baik itu Pengelolaannya,Penjagaannya,dan Pengembangannya.Tujuan dari dibuatnya Perdes tersebut adalah  
1)    Penyelenggaraan  Hutan Desa di maksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui BUMDes dalam memanfaatkan  sumberdaya hutan secara lestari
2)    Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejateraan masyarakat Desa labbo secara berkelanjutan
Perdes tersebut terdiri dari 14 pasal dan 9 Bab.
Sebenarnya,masih banyak lagi Perdes yang ada di Indonesia,namun sebagian besar desa tersebut tidak mempublikasikannya.Selanjutnya,saya akan menjelaskan tentang Peraturan di Bidang Kehutanan dalam Tingkat Kecamatan
Nah,untuk di Tingkat Kecamatan,Peraturan Camat tidak dapat saya temukan,karena mungkin tidak ada yang mempublikasikan Peraturan Camat tersebut.Namun di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung,Jawa Barat,mereka membuat TuPokSi(Tugas Pokok dan Fungsi) salah satu Seksi di bidang Pemberdayaan masyarakat.Seksi tersebut memiliki tugas salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian perijinan penetapan / penyelenggaraan , fasilitasi, pembinaan ,rekomendasi, pengendalian pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.Jadi,bisa diambil kesimpulan bahawa,Seksi inilah yang mengurusi mengenai Kehutanan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya,saya akan menjelaskan mengenai Kebijakan Peraturan dan Perundang Undangan di Sektor Kehutanan,di Tingkat Kabupaten/Kota.
Untuk yang pertama,saya akan mengulas Perda di Kabupaten Kolaka Utara tentang Kehutanan Daerah.Para pembaca bisa klik link dibawah ini,untuk melihat isi dari Perda tersebut http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KOLAKA%20UTARA_5_2009.pdf Dalam Perda tersebut,berisi tentang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan,izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,izin pemungutan hasil hutan bukan kayu,Dana reboisasi,retribusi dan provisi sumber daya hutan di daerah kabupaten Kolaka Utara. Tujuan dibuatnya Perda tersebut adalah meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.Pada Perda tersebut,terdapat 45 Pasal dan 10 Bab. Kemudian,saya akan menjelaskan Perda Kabupaten Maros.Nah,para pembaca bisa klik link dibawah ini untuk melihat isi Perda tersebut http://makassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERDA-NO.05-TAHUN-2009-TTG-KEHUTANAN-MASYARAKAT.pdf
Pada Perda tersebut,dapat dilihat bahwa Perda tersebut mengatur tentang Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros.Tujuan dibuatnya Perda tersebut adalah Kehutanan masyarakat diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dan aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.
Pada Perda tersebut terdiri dari 56 Pasal dan 7 Bab.

Kemudian,saya akan menjelaskan tentang Perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bulungan.Para pembaca bisa klik link dibawah untuk melihat isi perda tersebut
http://jdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Perda-No.-4-Tahun-2009-ttg-Pengelolaan-hutan-manggrove.pdf
Perda tersebut mengatur tentang PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
Perda tersebut diterbitkan dengan tujuan 
Pengelolaan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai berazaskan :
a.Perlindungan (konservasi), pengelolaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam dan seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas kelestarian sumber daya alam tersebut;
b.Pengendalian, dimana pengelolaan mangrove dikendalikan oleh tim pengamanan,sehingga menjamin kelestarian yang didasarkan pada kemampuan daya dukung alam;
c.Pemanfaatan, dimana pemanfaatan dilakukan secara rasional untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada Perda ini,terdiri dari 25 Pasal dan 12 Bab.
Selanjutnya,saya akan menjelaskan Kebijakan Peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Kehutanan di Tingkat Provinsi
Untuk yang pertama,saya akan menjelaskan tentang Perda di Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.Untuk melihat isi dari Perda tersebut,para pembaca bisa klik link dibawah ini
http://www.bphn.go.id/data/documents/11pdprovjabar010.pdf 
Pada Perda tersebut mengatur dan berisi tentang Pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan,Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu,dan masih banyak lagi.Pada Perda tersebut,terdiri dari 78 Pasal dan 22 Bab.
Selanjutnya,saya akan menjelaskan tentang Perda di Provinsi Sulawesi Tengah.Perda tersebut berisi tentang Pencabutan 3 Perda Provinsi Sulawesi Tengah di Bidang Kehutanan.Agar pembaca dapat mengetahui isi perda tersebut,para pembaca bisa klik link dibawah ini
http://www.jdih.sultengprov.go.id/peraturan/%28%20NOMOR%2010%20TAHUN%202009%20%29%20PENCABUTAN%203%20%28TIGA%29%20PERATURAN%20DAERAH%20PROPINSI%20SULAWESI%20TENGAH%20DI%20BIDANG%20KEHUTANAN.pdf
Kemudian,saya akan menjelaskan tentang Perda provinsi Kalimantan Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.Untuk mengetahui isi Perda tersebut,para pembaca dapat klik link dibawah ini
 http://gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/west_kalimantan/west_kalimantan_provincial_regulation_6_1998.pdf
Selanjutnya,saya akan menjelaskan tentang Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Nasional baik itu Permen(Peraturan Menmteri) dan UUD 1945
 PERMENHUT RI  No.: P.1/Menhut-II/2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah (Silahkan Baca DI SINI) PERMENHUT RI  No.: P.2/Menhut-II/2014 Tentang Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (Forest Climate Change) PERMENHUT RI  No.: P.3/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintaha (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah (Baca/download Permenhut DI SINI) PERMENHUT NO:P.4/Menhut-II/2014 TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.5/Menhut-II/2014 TENTANG Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microloght Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.:P.7/Menhut-II/2014 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan (lihat download pdf permenhut DI SINI) PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.8/Menhut-II/2014 TENTANG Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi PERMENHUT NO: P.9/Menhut-II/2014 TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya Baca/download pdf di sini PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.10/Menhut-II/2014 TENTANG Petunjukan Teknis Jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya baca/download pdf di sini PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.11/Menhut-II/2014 Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI baca/download pdf di sini PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.12/Menhut-II/2014 TENTANG PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.13/Menhut-II/2014 Tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.14/Menhut-II/2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN baca/download pdf di sini PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.15/Menhut-II/2014 Tentang PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN Baca/download pdf permenhut di sini
Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.17/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.18/Menhut-II/2014 Tentang
Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.19/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.20/Menhut-II/2014 Tentang PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.21/Menhut-II/2014 Tentang PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.22/Menhut-II/2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012 (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.23/Menhut-II/2014 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/Menhut-II/2012 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.24/Menhut-II/2014 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH) (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.25/Menhut-II/2014 Tentang PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.26/Menhut-II/2014 Tentang EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.27/Menhut-II/2014 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2010 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.28/Menhut-II/2014 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.29/Menhut-II/2014 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.34/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.30/Menhut-II/2014 Tentang INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTR Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.31/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.32/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.33/Menhut-II/2014 Tentang INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.34/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.35/Menhut-II/2014 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.5/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.36/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL,TAMAN HUTAN RAYA,TAMAN WISATA ALAM, DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.37/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.38/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM,KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU, DAN HUTAN ALAM (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.39/Menhut-II/2014 Tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.40/Menhut-II/2014 Tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.41/Menhut-II/2014 Tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.42/Menhut-II/2014 Tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.44/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.45/Menhut-II/2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.46/Menhut-II/2014 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015 (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.47/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.48/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.49/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.50/Menhut-II/2014 Tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia Atau Indonesia Certified Emission Reduction (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.51/Menhut-II/2014 Tentang Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.52/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.53/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.54/Menhut-II/2014 Tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.55/Menhut-II/2014 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.58/Menhut-II/2014 Tentang Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.59/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.60/Menhut-II/2014 Tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.61/Menhut-II/2014 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.62/Menhut-II/2014 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (ddownload pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.63/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran Dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.64/Menhut-II/2014 Tentang Penerapan Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.65/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (baca/download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.66/Menhut-II/2014 Tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.67/Menhut-II/2014 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca/download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.68/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.69/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Musim Berburu Satwa Buru (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.70/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-Ii/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.71/Menhut-II/2014 Tentang Memiliki Dan Membawa Hasil Berburu (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.72/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.73/Menhut-II/2014 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan / Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.74/Menhut-II/2014 Tentang Penerapan Teknik Silvikultur Dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang POLISI KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.76/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (download pdf permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.77/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pembebastugasan, Pemberhentian Dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pemegang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkup Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.78/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan (baca/download permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.79/Menhut-II/2014 Tentang Pemasukan Satwa Liar Ke Taman Buru Dan Kebun Buru (baca/download permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (baca/download permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.82/Menhut-II/2014 Tentang Nama-Nama Dan Uraian Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Kehutanan (baca/download permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.83/Menhut-II/2014 Tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.84/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-Ii/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (baca/download permenhut di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.86/Menhut-II/2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.87/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan baca/download permenhut di sini Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa  (download di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.90/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Ii/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkup Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.91/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara (download di sini) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.92/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.94/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang pedoman penyelenggaraan kebun bibit rakyat download di sini Peraturan bersama antara Mendagri, Menhut, Menteri PU dan Kepala BPN tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan download di sini Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.95/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.96/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015 baca/download di sini Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.100/Menhut-II/2014 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.101/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Baca/download di sini Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.102/Menhut-II/2014 Pedoman Pelaksanaan Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change) baca/DOWNLOAD di sini Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.103/Menhut-II/2014 Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi  (baca/download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya (download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air (download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, Dan Dampak Perubahan Iklim (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Me Nlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 Tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas Dan/Atau Informasi Kebakaran Hutan Dan Lahan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRe publik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kap.3/4/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kkl.1/2018 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88019 (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Pp.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/20182018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Kebun Bibit Rakyat (download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  P.90/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Penugasan Khusus Dan Penarikannya Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Download) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan (Download)
Pada UUD 1945,Terdapat pasal 33 yang berbunyi
 Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Sekian,penjelasan saya kali ini,saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua,sebenarnya masih banyak kebijakan peraturan dan perundang undangan di tingkat desa,kecamatan,kabupaten/kota,provinsi,bahkan nasional,tapi karena keterbatasan saya,jadi hanya beberapa yang saya tampilkan.

Kamis, 21 Juni 2018

DARI TITIK NOL MENJADI ENTERPRENEUR MULIA



Prinsip 3 K Dasar Pengusaha Sukses
Basrizal Koto







“Orang sukses akan selalu memiliki keinginan untuk terus bergerak. Mereka selalu bergerak karena mereka tahu bahwa waktu akan jadi sia-sia dengan menunggu. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu menunggu. Jemputlah kesempatanmu hari ini.. Menunggu akan memakan separuh usiamu” kata motivasi untuk mengawali kisah perjalan kesuksesan tokoh ini.



Nama Lengkap           : Basrizal Koto
Lahir                              : 11 Oktober 1959 Kampung Ladang, Pariaman, Sumatera Barat

Tempat Tinggal         : Pekanbaru, Riau
Kebangsaan               : Indonesia
Agama                       : Islam
Istri                            : Mukhniarti Basko
Orang Tua                 : Ali Absyar dan Djaninar



Basrizal Koto terkenal di dunia bisnis properti. Ia adalah orang di balik sejumlah proyek besar di Sumatera, antara lain: Minang Plaza, Superblok Green City, dan Basko Hotel. Selain itu, ia juga mempunyai bisnis di bidang percetakan, media, peternakan, hotel, properti, dan pertambangan. Dalam organisasinya ia sebagai  ketua Forum Silaturahmi Saudagar Minang (FSSM) (2008-2013), ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) (2000-2015), ketua Yayasan Pendidikan Bunda Riau, dan ketua Pembina ESQ Provinsi Riau.

Basko lahir di Kampung Ladang, Pariaman dari pasangan Ali Absyar dan Djaninar. Masa kecilnya sangatlah getir, dimana Basko sempat merasakan hanya makan sehari sekali, di mana untuk makan sehari-hari saja sang ibu harus meminjam beras ke tetangga. Ayahnya hanyalah bekerja sebagai buruh tani yang mengolah gabah. Karena susahnya hidup, ia ditinggal ayahnya yang pergi merantau ke Riau. Ketabahan sang ibu yang dipanggilnya amak dalam menghadapi kehidupan selalu membekas dihatinya.
Meski sempat bersekolah hingga kelas lima SD, Basko akhirnya berkesimpulan bahwa kemiskinan harus dilawan bukan untuk dinikmati. Atas seizin ibunya, diapun memilih pergi merantau ke Riau dibanding melanjutkan sekolah. Sebelum berangkat, ibunya berpesan agar menerapkan 3 K dalam hidup, yaitu pandai-pandai berkomunikasi, manfaatkan peluang dan kesempatan, serta bekerjalah dengan komitmen tinggi. 3 K itulah yang dia terapkan dalam berbisnis. Hal pertama yang dilakukannya di perantauan adalah datang ke terminal setelah subuh untuk mencari pekerjaan menjadi kernet. Berkat kemampuannya berkomunikasi, maka hari pertama dia sudah bisa membantu sopir oplet. Saat pertama jadi kernet, siang-malam dia bekerja hingga memungkinkan untuk menyewa rumah kontrakan guna menampung keluarga.
Basko yang panjang akal dan visioner mengawali usahanya dengan berjualan petai. Kendala yang di hadapi salama memulai bisnis atau usahanya yaitu uang. Meski tidak punya uang tetapi dengan modal kepercayaan, petai yang belum dibayar dibawanya ke restoran Padang dan dijual dengan selisih harga yang lebih tinggi. Perjalanan hidupnya penuh warna dan keinginan untuk terus mengubah nasib mengantarnya menjajal berbagai macam profesi mulai dari kernet, sopir, pemborong, tukang jahit hingga akhirnya menjadi dealer mobil.
Kemahirannya berkomunikasi, membangun jaringan, menepati janji, dan menjaga kepercayaan akhirnya membawanya sukses menaklukan kemiskinan, membangun kerajaan bisnis, dan menciptakan lapangan kerja. Jumlah perusahaan yang dikelolanya kini mencapai 15 perusahaan dan sejak 2006 dia juga terjun ke bisnis penambangan batu bara di Riau, menyediakan jasa TV kabel dan Internet di Sumatra.
Dalam dirinya ada jiwa visioner. Pandangannya yang selalu optimis membuat ia tak segan mencoba berbagai pengalaman baru. Basrizal Koto tidak hanya pernah berjualan petai, ia juga pernah bekerja sebagai kondektur, sopir, pemborong, dealer mobil, dan tukang jahit.
Saat ini, Basrizal Koto menjalankan beberapa perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang dikelolanya masuk dalam MCB Group. Perusahan-perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Basko Minang Plaza merupakan perusahaan yang membangun pusat perbelanjaan untuk masyarakat Padang, Pekanbaru. Dalam melakukan usahany di berbagai PT dan usahanya tidak begitu muadah didirikan begitu saja. Banyak penghalang dari berbagai usaha yang di dirikan dari Basrizal koto. Salah satunya banyak kerugian yang di alaminya dan pemalsuan berbagai data hasil dari usahanya. Tetapi Basrizal koto tiadak daim saja, melainkan ia trus intropeksi berbagai usahanya yang is jalankan dan dia menerobos penghalang kesuksesannya yang beberapa tahun membuat usanya tidak berjalan dengan baik.
Selain pusat perbelanjaan, Basrizal Koto mendirikan PT Cerya Riau Mandiri Printing (CRMP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan, ia membangun PT Cerya Zico Utama yakni perusahaan yang menjalankan bisnis properti, PT Bastara Jaya Muda yakni perusahaan yang menggerakkan bidang tambang batubara, PT Riau Agro Mandiri adalah perusahaan yang melaksanakan ekspor impor ternak, PT Riau Agro Mandiri Perkasa yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang pembibitan dan pengalengan daging, kemudian ada PT Indonesian Mesh Network merupakan perushaan yang fokus mengembangkan TV Kabel dan internet, serta Premier Basko Hotel di Padang yang dulunya bernama PT Best Western Hotel.
Premier Basko Hotel di Padang amat bersemangat dalam membangun dan menyediakan pelayanan hotel bintang lima pada tamunya. Hotel ini terdiri atas 180 kamar. Premier Basko Hotel adalah salah satu hotel yang dikelola oleh MCB Group. Selain Premier Basko Hotel, bisnis penginapan juga dikembangkan ke dalam Tower Condotel. Tak lupa pula ia membangun sebuah pusat perkantoran dan apartemen di Riau. Media massa yang berada di bawah kepempimpinanya juga beragam. Sirkulasi media miliknya dilakukan hampir di seluruh Pulau Sumatera sampai menjangkau Jakarta. Medi-media yang telah beredar tersebut adalah Harian Haluan di Padang, Harian Haluan Riau di Pekanbaru, Radio Mandiri FM di Pekanbaru, dan Harian Haluan Kepri di Batam.
Basrizal Koto pernah tergabung dalam beberapa organisasi. Di dalam organisasi ia selalu berada di posisi strategis, antara lain ia pernah menjabat sebagai ketua Forum Silaturahmi Saudagar Minang (FSSM) tahun 2008-2013, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) pada 2000-2015, dan Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Riau.Basrizal Koto hobi bermain golf. Permainan ini juga menjadi salah satu alatnya untuk menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Seringkali permainan golf menjadi ajang mengakrabi pengusaha, pejabat, dan rekan bisnis. “Dari permainan inilah saya membicarakan kemajuan usaha dengan rekanan bisnis hingga seringkali terbentuk sejumlah proyek baru dengan sejumlah tokoh-tokoh penting, baik dalam maupun luar negeri,” ujar pria itu kepada Investor Daily.
Ketika ditanya apakah yang membuat pak Basko mampu berkembang dan bertahan terus, maka beliau menuliskan rangkaian kalimat berikut, yang sangat menginspirasi:” Tidak ada kata menyerah,Tidak ada kata menyalahkan atas kemiskinannya, Tidak ada kata kecewa dan keluhan, Tidak ada kesombongan, Tidak ada kebencian, Tidak ada kedurhakaan kepada orang tua, Tidak ada kata memanjakan anak-anaknya, Tidak ada kata malas, Tidak ada kata tidak bisa, Tidak ada behenti, terus berlari, Tidak ada kata tidak layak, Tidak ada kata nyaman, Tidak ada kata tidak bersyukur, Kecuali kata terima kasih Ya Allah atas segala-galanya”.
Sedikit gambaran tentang beliau, H. Basrizal Koto atau orang lebih suka memanggilnya Basko. Basko mempunyai banyak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya: PT. Basko Minang Plaza (shopping center), PT. Bastara Jaya Muda (Tambang Batu Bara), PT Riau Agro Mandiri (Peternakan Sapi) dan masih banyak yang lainnya, tetapi saya tidak akan menyebutkan semuanya. Karena tujuan saya disini akan berbagi, apa saja kiat menjadi saudagar menurut H. Basrizal Koto yang saya kutip dari buku yang telah disebutkan tadi yaitu berani memualai, pekerja tangguh, bagun pagi, pekerja tanguh, tidak ada yang tidak bisa, keluarkan hak orang lain, karyawan adalah aset, kuasai komunikasi, manfaatkan kesempatan, menjaga komitmen, menerobos penghalang, menjaga siaturahmi, fokus bisnis dan hormat kepada orang tua.       


KESIMPULAN
 H. Basrizal Koto merupakan pengusaha sukses dibalik kesuksesannya dulu kehidupan masa kecilnya begitu sangat tragis  dikarenakan ia dari keluaga orang miskin, ia berkesimpulan bahwa kemiskinan harus dilawan bukan untuk dinikmati. Kehidupan yang pahit di rasakan oleh Basrizal koto dia mulai bertekad kuat untuk merubah kehidupan keluarganya yang miskin. walaupun miskin dan tidak tamat sd disitu lah ia berfikir untuk harus bekerja giat untuk tidak merasakan hinaan dari orang-orang yang menggangap ia tidak bisa untuk menjadi orang yang terpandang. Dengan tekad yang kuat Basrizal Koto pergi merantau dan atas izin ibunya ia mengamalkan pesan ibunya yaitu  pesanya 3 K  yaitu pandai-pandai berkomunikasi, manfaatkan peluang dan kesempatan, serta bekerjalah dengan komitmen tinggi. 3 K itulah yang dia terapkan dalam ia melakukan setiap usahanya. Roda bumi berputar ada kalanya kita ada di atas dan ada kalanya kita dibawah. Kesuksesan seseorang tidak ada yang tau kapan bisa darasakan dan kapan kita bisa terjatuh. Tidak disangka berkat komunikasi dan kejujuran serta dapat dipercaya atas komitnmen yang baik Basrizal Koto hingga sampai saat ini menjadi pengusaha sukses yang ada di pulau sumatera. Dengan  3 K itulah ia  andalakan untuk membangun dan memajukan bisnis dan usahanya. Sehingga Basrizal sekarang beberapa perusahaan yang masuk dalam MCB Group miliknya adalah PT. Basko Minang Plaza (pusat belanja), PT.Cerya Riau Mandiri Printing (CRMP) (percetakan), PT.Cerya Zico Utama (properti), PT.Bastara Jaya Muda (tambang batubara), PT. Riau Agro Mandiri (penggemukan, impor dan ekspor ternak), PT. Riau Agro Mandiri Perkasa (pembibitan, pengalengan daging), PT. Indonesia Mesh Network (TV kabel dan Intdrnet), dan PT. Best Western Hotel (saat ini berubah nama menjadi Premier Basko Hotel) Padang. Premier Basko Hotel Padang adalah sebuah hotel berbintang lima yang terdiri dari 180 kamar yang beroperasi di Padang, Sumatera Barat. 
SARAN
Dapat kita lihat dari  perjalan sukses tokoh Basrizal Koto sebaiknya kita dapat mengambil contoh kerja keras dalam berusaha untuk mewujudkan suatu impian. Dalam melakukan usaha dapat kita ikuti dan lakukan seperti  Basrizal Koto yang mengamalakan 3 K  yaitu pandai-pandai berkomunikasi, manfaatkan peluang dan kesempatan, serta bekerjalah dengan komitmen tinggi  dengan itulah beliau dapat meraih kesuksesannya. Keujuran paling penting yang harus diterapkan dalam diri seorang enterpreneur dalam  usaha dan berbisnis.

REFERENSI